JAKARTA – Peta koalisi menuju Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029 bergerak lebih cepat dari perkiraan. Partai Amanat Nasional (PAN) bersama Partai Demokrat secara terbuka telah mengunci komitmen awal untuk kembali mengusung Prabowo Subianto sebagai Calon Presiden (Capres) demi menjaga keberlanjutan pemerintahan.
Namun, berbeda dengan posisi Capres yang sudah bulat, kursi Calon Wakil Presiden (Cawapres) pendamping Prabowo untuk periode mendatang justru disebut masih sangat cair dan dinamis. Isyarat dari lingkaran elite parpol koalisi menunjukkan bahwa dukungan strategis ini tidak serta-merta langsung mengunci nama Wakil Presiden petahana, Gibran Rakabuming Raka, sebagai pendamping mutlak di kertas suara kelak.
Parpol koalisi dilaporkan memilih untuk menyerahkan kriteria dan keputusan akhir penentuan nama sosok Cawapres sepenuhnya kepada kewenangan Prabowo Subianto di masa mendatang.
Sikap Resmi Internal Partai Politik
Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP PAN, Viva Yoga Mauladi, membenarkan bahwa sikap politik partainya sudah final terhadap figur capres, namun tidak untuk posisi pendampingnya.
"Sikap PAN soal Pilpres 2029 sudah jelas, tidak tergoyahkan. Soal calon pasangan wakil presiden, kita serahkan kepada calon presiden PAN," ujar Viva Yoga Sabtu (10/10/2026).
Ia menambahkan bahwa berdasarkan pengalaman empiris pemilu di Indonesia, penentuan nama pendamping definitif dinilai tidak perlu terburu-buru dikunci dari sekarang. "Dari pengalaman empiris pilpres, penentuan pasangan calon seringkali diputuskan saat last minute, menjelang pelaksanaan pilpres," sambungnya.
Senada dengan PAN, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, juga menegaskan bahwa penentuan figur cawapres memerlukan ruang komunikasi yang luas di masa depan [tempo.co]. "Itu akan dibicarakan terlebih dahulu oleh partai-partai politik pengusungnya," jelas Doli di kompleks parlemen [tempo.co]. Golkar sendiri sepakat bahwa pembahasan mendalam mengenai figur cawapres idealnya dilakukan saat momentum pendaftaran sudah mendekati batas akhir resmi.
Analisis Pengamat: Dampak Politik Pasca-Putusan MK
Menanggapi fenomena ini, pengamat politik menilai ada sejumlah kalkulasi taktis di balik sikap partai koalisi yang belum mau memaketkan kembali duet Prabowo-Gibran sejak dini. Arah pergerakan parpol saat ini tidak lepas dari situasi politik domestik pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terbaru mengenai pemenuhan keabsahan administratif berkas pencalonan.
Langkah parpol yang melontarkan dukungan Capres kepada Prabowo sejak awal dinilai bertujuan ganda. Di satu sisi, strategi ini efektif mengamankan stabilitas kabinet dan loyalitas politik hingga akhir masa jabatan [nasional.kompas.com]. Di sisi lain, cara ini sengaja menyisakan ruang negosiasi (bargaining room) yang sangat luas bagi partai-partai koalisi untuk menyodorkan kader terbaik mereka sebagai figur alternatif pendamping di menit-menit akhir menuju 2029. (*)
