KUPANG -- Wali Kota Kupang dr. Christian Widodo di dampingi Direktur Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. Ben Mboi Kupang dr. Robinzon Gunawan Fanggidae Dan Kepala Dinas Kesehatan kota kupang, drg. Retnowati, M.Kes. membawa kabar melegakan bagi salah satu keluarga warga Kota Kupang yang tengah mengalami kesulitan finansial akibat tunggakan biaya pengobatan. Dalam kunjungan langsung ke kediamal pasien, Rabu 14/10 sore, pemerintah memastikan bahwa seluruh biaya perawatan medis yang sempat menjadi beban keluarga kini telah resmi dibebaskan 100%.
Langkah cepat ini diambil menyusul adanya laporan dari media massa serta pengaduan masyarakat mengenai adanya warga Kota Kupang yang menjadi korban kekerasan menggunakan senjata tajam tidak tercover BPJS dan terkendala biaya administrasi rumah sakit yang belum terselesaikan.
Wali Kota Kupang menjelaskan bahwa kepastian pembebasan biaya ini diperoleh setelah dirinya melakukan koordinasi intensif secara vertikal dengan pihak manajemen RSUP Ben Mboi. Pembebasan biaya ini diberikan melalui skema khusus bagi warga yang benar-benar tidak mampu.
"Jadi, eh saya baca di media dan ada beberapa laporan warga kalau eh ada kita punya warga Kota Kupang yang sakit, terus waktu itu biayanya masih belum terselesaikan. Kemarin saya koordinasi dengan Pak Direktur RSUP Ben Mboi. Pak Direktur ini sangat baik dan responsif sekali, komunikatif," ujar Penjabat Wali Kota Kupang di hadapan keluarga pasien dan warga setempat.
Lebih lanjut, Wali Kota menerangkan bahwa penyelesaian masalah ini menggunakan mekanisme surat keterangan kustom agar seluruh hak pasien terpenuhi secara regulasi.
"Jadi beliau bilang, 'Sudah, Pak Wali. Nanti kita bisa bebaskan biayanya itu, hanya surat butuh surat keterangan tidak mampu.' Jadi sudah ada, sudah berproses, nanti biayanya semua sudah selesai. Jadi kita sudah datang sini, sudah aman semua. Kemudian kita juga bawa bantuan, bawa bantuan eh ada sembako. Saya dari pribadi kasih sedikit, tapi yang penting bukan itu, yang penting adalah biaya pengobatannya sudah terselesaikan, itu yang penting," tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, muncul pertanyaan dari masyarakat mengenai batasan jangkauan anggaran kesehatan Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang, mengingat RSUP Ben Mboi merupakan rumah sakit vertikal milik pemerintah pusat, sementara Pemkot Kupang memiliki RSUD SK Lerik. Menanggapi hal tersebut, Wali Kota menegaskan bahwa keselamatan warga Kupang adalah prioritas utama tanpa memandang batasan sekat fasilitas kesehatan.
"Selama masih dalam Kota Kupang, itu mencakup semua. Hanya kemarin persoalannya pasiennya datang ke RSUP Ben Mboi, bukan ke SK Lerik. Kalau RSUP Ben Mboi itu miliknya pemerintah pusat, jadi kan wewenangnya beda, toh? Kalau kami wewenangnya ada di RSUD SK Lerik. Seandainya pasien itu datang pertama ke SK Lerik, tentu bisa menggunakan dana itu, gratis dari awal. Tapi ini karena ke RSUP Ben Mboi, jadi memang kan mekanismenya begitu, harus ada dulu tagihan, nah nanti Dokter Robin, direktur, nanti lihat, 'Oh ternyata ini keluarga tidak mampu, dibebaskan.' Gitu. Jadi sudah proses, sudah aman semua," papar Wali Kota panjang lebar.
Sementara itu, Direktur RSUP Dr. Ben Mboi Kupang, dr. Robin, memberikan penjelasan medis komprehensif mengenai kondisi terkini pasien pasca-operasi. Ia menegaskan bahwa pihak rumah sakit tidak hanya membebaskan biaya, melainkan juga berkomitmen mengawal proses pemulihan pasien hingga tuntas melalui layanan antar-jemput ambulans gratis.
"Oh ya, keadaan pasiennya sekarang kan sudah kemarin sudah kontrol. Kami sudah koordinasi juga dengan dokter ortopedi. Memang ibu itu butuh bed rest dulu, Pak. Karena ada beberapa bagian yang patah juga, ada beberapa apa... tendon juga yang memang kemarin sudah dijahit. Dan kita harapkan nanti pemulihan sekaligus dengan rehabilitasi medik," kata dr. Robin.
dr. Robin juga meminta pihak keluarga dan warga sekitar proaktif berkomunikasi dengan tim medis saat jadwal kontrol tiba agar mobilisasi pasien dapat dibantu penuh oleh rumah sakit.
"Makanya kami kemarin koordinasi dengan keluarga, apabila Ibu belum bisa mobilisasi, waktu... waktu apa kontrol, tolong kami diinfo karena kami dekat saja. Jadi ambulans bisa datang jemput, dan itu memang sudah program Rumah Sakit Ben Mboi. Kami memang kolaborasi juga dengan Pak Wali Kota untuk kalau ada masyarakat yang mau berobat ke Rumah Sakit Ben Mboi pun kalau memang tidak bisa mobilisasi, kami jemput. Terkait biaya, jangan pikir biaya dulu di depan, kita harus tangani dulu kondisi pasien, kayak kemarin. Masalah biaya kita bisa kolaborasi antara Pemkot, ada Pak Wali juga, dan ini wujud kerja sama kami juga, Pak," tegas dr. Robin.
Menutup kunjungan tersebut, tokoh masyarakat setempat mengapresiasi kejelasan informasi ini guna menghindari kesimpulan atau penyalahgunaan informasi publik oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab di luar sana. Warga meluruskan bahwa jika ke depannya ada donasi sukarela, hal itu murni bantuan kemanusiaan untuk kebutuhan logistik sehari-hari, bukan untuk biaya rumah sakit. (Wan)
