LABUAN BAJO — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) bersama para kepala daerah se-daratan Flores dan Komisi V DPR RI memperkuat koordinasi untuk mempercepat penanganan serta pemulihan infrastruktur pascabencana di wilayah Flores. Langkah ini diambil guna memastikan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat yang terdampak dapat segera kembali normal.
Komitmen percepatan tersebut dibahas dalam pertemuan reses Komisi V DPR RI yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Manggarai Barat, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Jumat (9/10/2026). Pertemuan ini dihadiri oleh jajaran Pemprov NTT, kepala daerah se-daratan Flores, Komisi V DPR RI, serta sejumlah mitra kerja terkait dari berbagai kementerian dan lembaga negara.
Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, menegaskan bahwa pertemuan ini menjadi momentum penting agar persoalan infrastruktur terdampak tidak berhenti pada tahap identifikasi kerusakan semata. Melki menekankan perlunya langkah pemulihan yang konkret dan terukur.
Menurut Melki, NTT merupakan salah satu wilayah dengan kerentanan bencana yang cukup tinggi akibat kondisi geografis kepulauan, karakteristik wilayah, serta ancaman bencana hidrometeorologi dan gempa bumi.
"Kondisi ini menuntut pembangunan infrastruktur yang tidak hanya memperkuat konektivitas, tetapi juga tangguh menghadapi bencana dan dapat segera dipulihkan ketika terjadi kerusakan," ujar Melki di Labuan Bajo, Jumat.
Ia menambahkan, dampak kerusakan sarana fisik seperti jalan, jembatan, irigasi, dan fasilitas air bersih langsung memengaruhi pemenuhan kebutuhan dasar, mobilitas warga, serta sektor pertanian masyarakat. Gangguan pada pelabuhan dan bandara juga menghambat distribusi barang di wilayah kepulauan tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Melki memaparkan data terkini mengenai kerusakan pascabencana di Flores. Berdasarkan data pemerintah daerah dan instansi teknis, tercatat total 102.243 rumah warga terdampak. Rinciannya meliputi 26.959 rumah rusak berat, 23.137 rumah rusak sedang, dan 52.147 rumah rusak ringan.
Bencana juga merusak ribuan fasilitas publik, di antaranya 1.559 fasilitas pendidikan, 329 fasilitas kesehatan, 289 gedung pemerintahan, dan 287 fasilitas keagamaan.
Sementara pada sektor konektivitas dan pengairan, survei jaringan jalan provinsi sepanjang 437,29 kilometer mengidentifikasi adanya 15 titik kerusakan kritis. Selain itu, terdapat sembilan daerah irigasi kewenangan tingkat II yang mengalami rusak berat, serta 49 titik kerusakan sumber daya air yang dilaporkan oleh Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II.
Melki menyatakan bahwa besarnya dampak kerusakan ini menuntut proses pemulihan yang terpadu dan menyeluruh, tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik bangunan semata.
"Anak-anak membutuhkan tempat belajar yang aman. Masyarakat membutuhkan pelayanan kesehatan dan pelayanan pemerintahan yang kembali berjalan normal. Karena itu, penanganan pascabencana harus dilakukan secara menyeluruh," pungkasnya.
Rapat koordinasi ini turut melibatkan mitra kerja dari Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Desa dan PPDT, Kementerian Transmigrasi, BMKG, Basarnas, serta jajaran BUMN transportasi seperti ASDP, Pelindo, dan Pelni. (*)
