LABUAN BAJO — Komisi V DPR RI berkomitmen mendorong percepatan pemulihan infrastruktur pascabencana di Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan memperjuangkan kebutuhan anggaran rekonstruksi sekitar Rp1,1 triliun. Selain penanganan bencana, DPR bersama pemerintah juga mengawal proyek strategis pembangunan Jalan Lintas Utara Flores senilai Rp2,5 triliun dan perbaikan keselamatan Bandara Internasional Komodo.
Komitmen tersebut ditegaskan oleh Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, saat memimpin pertemuan reses bersama jajaran kementerian/lembaga, Pemerintah Provinsi NTT, dan para kepala daerah se-daratan Flores di Aula Kantor Bupati Manggarai Barat, Labuan Bajo, Jumat (9/10/2026). Kunjungan langsung ini dilakukan guna mendapatkan gambaran nyata mengenai kondisi lapangan dan kebutuhan mendesak masyarakat terdampak.
Lasarus menyatakan bahwa data kerusakan yang dipaparkan pemerintah daerah menunjukkan kondisi pascabencana di NTT masih membutuhkan perhatian khusus. Oleh karena itu, pihaknya akan membawa aspirasi ini ke tingkat pusat agar diterjemahkan menjadi langkah konkret oleh kementerian dan lembaga mitra kerja Komisi V.
“Dari data yang ada, kita melihat bahwa kondisi pascabencana di NTT masih sangat membutuhkan perhatian khusus. Kami dari Komisi V akan membawa berbagai kebutuhan ini untuk diperjuangkan sesuai dengan kewenangan kementerian dan lembaga mitra kerja,” ujar Lasarus di Labuan Bajo.
Alokasi Anggaran Rekonstruksi dan Infrastruktur Jalan
Lasarus menjelaskan, anggaran rekonstruksi pascabencana melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) diperkirakan mencapai Rp1,1 triliun. Komisi V berharap alokasi ini dapat dipenuhi melalui mekanisme anggaran perubahan agar pemulihan fisik dapat segera berjalan.
Di samping itu, pembangunan Jalan Lintas Utara Pulau Flores yang membutuhkan dana sekitar Rp2,5 triliun menjadi fokus perhatian lain. Proyek ini merupakan bagian dari komitmen Presiden Prabowo Subianto yang perlu terus didorong eksekusinya.
Saat ini, proyek jalan tersebut masih berada dalam tahap studi. Jika seluruh proses kajian berjalan lancar, pekerjaan fisik pembangunan Jalan Lintas Utara Flores diperkirakan dapat dimulai pada tahun 2028.
Percepatan Rumah Warga dan Skema BSPS
Pada sektor pemukiman, Komisi V mendesak Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk mempercepat penanganan pengungsi serta hunian yang rusak.
Untuk rumah warga yang mengalami kerusakan kategori ringan, DPR mendorong penggunaan skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Melalui skema ini, warga akan mendapatkan bantuan stimulus sekitar Rp20 juta per rumah untuk memulai perbaikan secara mandiri.
Dukungan Sektor Pariwisata, Perikanan, dan Bandara Komodo
Selain pemulihan bencana, pertemuan tersebut turut membahas infrastruktur pendukung ekonomi. Komisi V merespons positif usulan Gubernur NTT mengenai pembangunan pelabuhan perikanan agar komoditas laut NTT dapat diekspor langsung dari daerah asal, sehingga memberikan nilai tambah bagi nelayan lokal.
Akses transportasi sektor pariwisata juga tidak luput dari pembahasan, termasuk kebutuhan pembangunan sejumlah dermaga penyeberangan di kawasan Pulau Komodo.
Sementara itu, perhatian serius diberikan pada aspek keselamatan penerbangan di Bandara Internasional Komodo. Lasarus menekankan perlunya penanganan hambatan (obstacle) di kedua ujung landasan pacu melalui metode cut and fill (pemotongan dan penimbunan tanah) yang diperkirakan menelan biaya Rp60 miliar.
“Persoalan obstacle di kedua ujung runway harus segera ditangani. Kami pastikan ini menjadi perhatian dan skala prioritas karena menyangkut keselamatan penerbangan. Untuk keselamatan, kita tidak boleh tawar-menawar,” tegas politisi tersebut.
Melalui sinergi solid antara pemerintah pusat, DPR RI, pemprov, hingga pemerintah kabupaten, seluruh pihak berharap pemulihan sarana publik di Flores dapat tuntas lebih cepat agar roda sosial dan ekonomi warga kembali normal. (*)
