SUATU CATATAN REFLEKSI MORALITAS.
OLEH : DRS. IBRAHIM.SH
( MANTAN KEPALA LAPAS).
Di tengah derasnya perubahan zaman dan kompleksitas persoalan kehidupan serta adanya pergeseran paradigma tujuan pemidanaan , dengan hadirnya KUHAP dan KUHP baru, hukum dituntut hadir sebagai pelita yang menerangi jalan bagi umat manusia. Namun seringkali, hukum menjadi medan tarik menarik antara pencari keadilan dan hirukpikuk kekuasaan sejalan dengan perubahan zaman itu sendiri.
Keadilan merupakan inti dari keberadaan hukum, menjadi ruh yang menghidupkan setiap pasal dan aturan yang tertulis. Ia bukan sekadar tujuan formil, melainkan cerminan dari fitrah kemanusiaan dan nilai-nilai Ilahiah yang luhur. Ketika hukum kehilangan keadilannya, maka ia berubah menjadi sekadar susunan teks yang kering- kerontang dan tanpa makna.
Wujudnya adalah cermin besar yang memantulkan siapa yang berdiri dihadapannya.Disana tercermin nilai, norma, luka dan harapan masyarakat yang membentuknya.Hukum menjadi refleksi kualitas peradaban dan nurani sosial suatu bangsa.
Ketika masyarakat masih dipenuhi dengan ketimpangan dan ketidak adilan,hukum akan memantulkan bayang2 yang suram dan kejam. Namun bila kejujuran,keadilan,kepastian dan kasih sayang jadi denyut kehidupan sosial,hukum menghadirkan pantulan yang bersinar jernih dan luhur.
Hukum tidak lahir dari ruang kosong,bentuknya tumbuh dari perjuangan sejarah,konflik kepentingan serta upaya manusia memahami dan menata kehidupannya.Maka hukum selalu menyimpan jejak jejak perjuangan sosial yang melahirkannya,baik dalam bentuk keadilan maupun keterlukaan.
Ketika seorang nenek harus dijatuhi hukuman,karena mengambil kayu bakar untuk keperluan memasak,hukum jadi cermin yang menyakitkan dan sumpah serapah dari masyarakat.Hukum menunjukkan bahwa masih abai terhadap derita masyarakat, dan sistim belum sepenuhnya berpihak pada yang lemah.Cermin itu tidak salah, tapi pantulannya mengajak berbenah.Hukum tidak hanya menunjukkan struktur, tapi juga wajah batin dari masyarakat.
Keadilan dipandang sebagai wajah baru yang hadir dalam kehidupan sosial,maka hukum yang adil bukan hanya sekedar alat negara tetapi pantulan nilai Ilahiah dalam interaksi manusia.Disitulah hukum jadi Imam dan penegakkannya ibadah bukan sekedar prosedur.
Sistim peradilan adalah ruang refleksi paling konkrit,dalam persidangan ada upaya manusia untuk memahami kesalahan,memulihkan ketertiban dan mempertemukan antara hukum dan hati nurani.Disana wajah masyarakat di uji,apakah sanggup melihat dirinya sendiri dengan jujur atau tidak.
Dengan demikian hukum sebagai cermin,memberi kesempatan untuk melihat kembali seperti apa hukum itu sebenarnya.Semakin jernih hukum mencerminkan kehidupan,besar peluang masyarakat untuk memperbaiki dirinya.Disanalah keadilan,kepastian dan kemanfaatan hukum tidak hanya menjadi tujuan tetapi proses menuju kedewasaan sosial dan spritual.
Hukum yang mengabaikan keadilan tidak hanya gagal menjalankan fungsinya, tetapi juga kehilangan legitimasi spiritual dan moralnya. Oleh karena itu, keadilan harus senantiasa menjadi kompas utama dalam setiap proses penegakan hukum.
Namun, keadilan tidak bisa tegak sendirian tanpa kepastian hukum yang memberi arah dan ketenangan, memastikan setiap orang memahami hak dan kewajiban tanpa merasa digantung di ujung tombak kekuasaan. Kepastian hukum melindungi para pihak dari tipu daya dan kekaburan. Bila hukum bisa ditafsir sesuka hati, maka hukum kehilangan wataknya sebagai pelindung, dan berubah menjadi alat penindasan.
Keadilan dan kepastian hukum harus seirama dengan kemanfaatan hukum itu sendiri. Ia adalah jembatan antara norma dan realitas sosial. Hukum yang tidak membawa kemaslahatan akan menjadi beban, bukan penolong. Ketika hukum memudahkan masyarakat mengakses keadilan dan mengurangi penderitaan, di situlah kemanfaatan nyata terlihat. Karena itu, sebuah putusan harus memiliki daya guna dan hasil guna bagi manusia pencari keadilan.
Keadilan, kepastian, dan kemanfaatan-bukanlah musuh yang saling meniadakan, melainkan sahabat yang harus dirangkul bersamaan. Namun apabila ada pertentangan dan benturan antara keadilan dan kepastian hukum maka keadilan harus diberi tempat utama, sebab keadilan adalah nilai yang hidup dalam fitrah manusia itu sendiri, yang tidak pernah lekang oleh waktu.
Menempatkan keadilan sebagai prioritas bukan berarti mengabaikan kepastian dan kemanfaatan. Justru sebaliknya, keadilan yang sejati akan mendorong hadirnya kepastian yang manusiawi dan kemanfaatan yang berakar pada kebajikan. Dalam tradisi hukum Islam, maqashid al-syari’ah menjadi panduan yang menekankan maslahat sebagai inti dari seluruh peraturan, artinya bertindak sebagai kompas yang memastikan hukum selalu membawa manfaat dan menolak kemudharatan ( kerusakan).Tapi maslahat tidak pernah bisa berdiri sendiri tanpa keadilan.
Hakim yang bijak tidak hanya membaca pasal-pasal hukum, tetapi juga mendengar suara nurani dan memahami ruh sosial di balik perkara. Seorang ibu yang menggugat nafkah untuk anaknya tidak hanya mencari angka, tetapi mencari keadilan. Jika hukum hanya memberikan angka tanpa empati, maka hukum kehilangan wajah kasih sayangnya.
Namun, keadilan yang tidak dilandasi kepastian dapat melahirkan kekacauan. Maka hukum harus tetap terikat pada struktur yang jelas dan bisa diprediksi. Kepastian hukum menjauhkan dari kesewenang-wenangan. Hanya saja, kepastian hukum harus lentur terhadap dinamika nilai dan kondisi sosial masyarakat. Kepastian yang keras dan tidak adaptif adalah kepastian yang mematikan rasa.
Adapun kemanfaatan adalah buah dari perpaduan keadilan dan kepastian hukum. Hukum yang adil dan pasti akan menghasilkan manfaat bagi masyarakat luas. Dalam konteks ini, hukum menjadi instrumen transformasi sosial. Ia bukan hanya alat kontrol, tetapi juga pendorong kebaikan, penyemai keseimbangan, dan penjaga harkat dan martabat.
Maka dalam sistem hukum, dibutuhkan kebijaksanaan yang memadukan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum dengan bijak. Tidak ada hukum yang benar-benar sempurna, tetapi hukum yang mengedepankan keadilan akan selalu lebih dekat pada nilai-nilai Illahi. Sebab Allah adalah Maha Adil, dan keadilan adalah pantulan dari sifat-Nya yang Agung.
Keadilan adalah kebutuhan jiwa manusia. Ia mendamaikan, menyejukkan, dan mengangkat harkat dan martabat kehidupan. Keadilan adalah ruh yang menuntun hukum berjalan di jalan yang lurus. Maka dalam dilema nilai, keadilanlah yang harus diberi mahkota utama,
itu bukan berarti hukum harus bersandar pada perasaan atau intuisi semata, Hukum tetap butuh aturan dan kerangka. Namun aturan yang tidak memberikan ruang bagi keadilan sejati akan ditolak oleh hati nurani masyarakat. Ketika masyarakat kehilangan kepercayaan pada hukum, itulah awal dari runtuhnya tatanan.
Sebaliknya, ketika hukum berpihak pada keadilan, meski terkadang menabrak formalitas, masyarakat akan tetap menaruh harapan dan kepercayaan. Harapan itu adalah fondasi dari ketertiban sosial yang sesungguhnya. Maka hukum bukan sekadar teks, melainkan cerminan jiwa sebuah bangsa.
Hukum yang hanya mengejar kepastian akan menjadi mesin, hukum yang hanya mengejar kemanfaatan akan jadi oportunis,Tetapi hukum yang mengedepankan keadilan, niscaya menjadi cahaya. Cahaya itulah yang akan menerangi langkah-langkah masyarakat menuju kehidupan yang damai, tertib, dan bermartabat.
Dengan demikian, keadilan adalah panggilan jiwa yang tumbuh dari nurani, bukan sekadar produk dari kalkulasi legalistik. Ia meresap dalam kesadaran manusia dan menjadi ukuran utama dalam menilai benar atau salah, adil atau zalim. Ketika hukum mampu menghadirkan rasa keadilan dalam realitas, maka di situlah hukum menemukan kehidupannya yang sejati, bukan hanya sebagai norma, melainkan sebagai pelindung kemanusiaan. Dan di titik itulah, hukum menjelma menjadi wasilah rahmatan lilalamin (rahmat bagi seluruh umat manusia), bukan sebagai alat penindasan.
SEMOGA BERMANFAAT UTUK KITA SEMUA DAN MENAMBAH WAWASAN ILMU PENGETAHUAN Aamiin......
