Zonaline-news.com– Kalabahi Sabtu, 20 Juni 2026. Tenaga Ahli Bidang Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Kementerian Koordinator Pangan, Simon Petrus Kamlasi (SPK), meminta agar pembangunan dapur MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), khususnya di Kabupaten Alor, lebih mengutamakan tenaga kerja dan material lokal dibandingkan menggunakan sistem modular yang didatangkan dari luar daerah.
Hal itu disampaikan SPK saat melakukan pemantauan pembangunan 16 titik dapur MBG yang tersebar di Pulau Alor dan Pulau Pantar. Dalam diskusi bersama wartawan di Hotel Symphony Kalabahi, Kamis (18/6/2026), ia menegaskan bahwa proyek pemerintah harus memberikan dampak ekonomi langsung kepada masyarakat setempat.
Menurut SPK, pembangunan dapur MBG bukan hanya bertujuan menghadirkan fasilitas pendukung Program Makan Bergizi Gratis, tetapi juga harus menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.
"Program pemerintah harus menggerakkan ekonomi desa. Jangan sampai proyek bernilai miliaran rupiah hanya menghasilkan bangunan, sementara masyarakat di sekitar lokasi tidak merasakan manfaatnya," tegas SPK.
Mantan perwira tinggi TNI AD tersebut mengaku kurang sependapat dengan konsep pembangunan berbasis modular yang seluruh komponennya diproduksi di luar daerah dan hanya dirakit di lokasi pembangunan.
Menurutnya, pola tersebut membuat peluang kerja bagi masyarakat menjadi sangat terbatas karena sebagian besar nilai proyek terserap di luar daerah.
"Kalau bangunan datang dalam bentuk paket lalu tinggal disusun, masyarakat hanya menjadi penonton. Saya ingin anak-anak daerah yang bekerja, mengangkut pasir, mencetak batako, dan mendapatkan penghasilan dari proyek ini," ujarnya.
SPK menilai material seperti batu, pasir, batako, bata merah serta tenaga kerja konstruksi harus berasal dari masyarakat lokal. Dengan cara itu, dana pembangunan yang nilainya mencapai sekitar Rp1 miliar untuk setiap dapur dapat berputar di desa dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Ia memperkirakan sebagian besar manfaat ekonomi dari pembangunan tersebut dapat dirasakan warga melalui pembayaran upah tenaga kerja, pembelian bahan bangunan lokal, hingga munculnya aktivitas ekonomi pendukung lainnya.
"Bagi saya, uang negara harus mengalir ke desa. Ketika ada pembangunan, masyarakat harus merasakan manfaatnya secara langsung," katanya.
Dalam kunjungannya ke sejumlah lokasi pembangunan, SPK mengaku terkesan dengan semangat gotong royong masyarakat yang ikut terlibat dalam proses pembangunan dapur MBG.
Menurutnya, keterlibatan masyarakat dalam mencetak batako, mengangkut material hingga membantu pekerjaan konstruksi menunjukkan tingginya dukungan warga terhadap program tersebut.
Selain memberikan dampak ekonomi, partisipasi masyarakat juga dinilai mampu menumbuhkan rasa memiliki terhadap fasilitas yang dibangun sehingga keberlanjutannya dapat lebih terjamin.
Pada kesempatan itu, SPK juga mengkritisi penggunaan sistem modular yang menurutnya berpotensi memperlambat proses pembangunan. Ia menilai kapasitas produksi perusahaan penyedia modular harus melayani kebutuhan pembangunan di berbagai daerah di Indonesia sehingga dapat mempengaruhi waktu penyelesaian pekerjaan.
"Saya sudah memprediksi sejak awal. Kalau menggunakan sistem modular, prosesnya bisa lebih lama karena produsen harus melayani seluruh Indonesia. Kapasitas produksinya terbatas," ungkapnya.
Meski mendorong penggunaan tenaga kerja lokal, SPK menegaskan bahwa kualitas bangunan tetap harus menjadi perhatian utama. Ia meminta seluruh pihak yang terlibat memastikan setiap dapur MBG dibangun sesuai standar sehingga dapat digunakan secara optimal dalam jangka panjang.
"Kita harus mengejar kualitas terbaik. Yang terpenting dapur-dapur ini segera hadir untuk melayani masyarakat sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi warga sekitar," tegasnya.
Saat ini sebanyak 16 titik dapur MBG sedang dibangun di Kabupaten Alor. Beberapa lokasi berada di wilayah dengan tingkat akses yang cukup sulit, di antaranya Mademang, Sibemang, Puimang, Langkuru, Kailisa, Labaku, Pido, Dapitau, Fuisamang, dan Manetwati.
Dari jumlah tersebut, enam dapur MBG dipersiapkan untuk segera beroperasi. Salah satunya berada di Desa Bana, Kecamatan Pantar Timur, yang direncanakan menjadi unit pertama yang melayani masyarakat dalam waktu dekat.
SPK berharap kehadiran dapur-dapur MBG tidak hanya mendukung pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi desa melalui keterlibatan aktif masyarakat lokal dalam proses pembangunannya.(*Aty)
